Upaya Membenahi Politik Di Kongo Melalui Pemilihan Umum – Sejak tahun 1998, perang saudara terus berlangsung di Kongo dan menghabiskan sebagian wilayah di Republik Demokratik Kongo serta beberapa negara sekitar. Selain infrastruktur dan perekonomian hancur, terjadi banyak isu kemanusiaan yang harus ditangani secara cepat di Kongo. PBB akhirnya turun tangan dan mengambil alih segala permasalahan yang terjadi di Kongo, serta memaksa Presiden joseph Kabila melakukan Pemilihan Umum di tanggal 30 Juli 2006.
Joseph Kabila sebagai orang nomer satu di Kongo saat itu adalah calon terkuat dan dinyatakan dalam poling awal pada babak pertama pemilihan. Kabila diduga akan mengalahkan 33 calon lainnya termasuk Jean Pierre Bemba yang merupakan mantan pimpinan pemberontak yang saat menjadi mentri keuangan. Bemba dituduh melakukan banyak kejahatan yang merugikan negara. Seperti membuka bisnis narkoba dan bisnis yang terbesar di kongo.
Tidak terima dengan segala tuduhan yang dilayangkan kepadanya, Bemba memimpin perang sengit selama tujuh tahun, yang diawali pada tahun 1998. Konflik yang terjadi di negara yang dulu bernama Zaire ini dan menyeret tujuh kekuatan militer milik asing. Meskipun ada beberapa kesepakatan perdamainan dan peralihan yang mulai berjalan di tahun 2003 ini, pergolakan terus terjadi dan penjarahan dimana-mana terutama di Kongo bagian timur.
Calon lainnya yang merupakan putra dictator Mabutu Seso Seko dan Patrice Lumumba yang merupakan pahlawan kemerdekaan juga ikut mencoba peruntungan di bursa pemilihan umum. Selain itu ada beberapa tokoh terkenal lainnya yang juga ingin mencoba menjadi pemimpin di Kongo saat itu.
Lumumba yang dulu pernah menjadi pemenang saat pemilihan demokratis terakhir di Kongo menjalang 1960, dijegal oleh Mobutu yang membuat Kongo dikenal sebagai negara korupsi. Tapi di tahun 1997, Mobutu berhasil digulirkan karena korupsi semakin meraja lela di wilayah Kongo.
Dana pemilihan umum yang dilakukan oleh Kongo merupakan dana masyarakat internasional dan jumlahnya hampir setengah miliar dolar AS. Masyarakat internasional berharap dengan dilakukannya pemilihan umum tersebut akan membuat Kongo menjadi lebih stabil dan mampu menjadi kekuatan ekonomi regional di Afrika Tengah.
Negara Kongo sebenarnya kaya akan mineral. Bahkan jumlahnya sangat berlimpah. Namun sangat disayangkan karena dihabiskan untuk mendanai perang saudara yang sudah terjadi beberapa tahun lalu. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi bagi sebagian besar warga Kongo yang dalam kondisi sangat miskin. Sehingga kebutuhan logistikpun harus disuplai oleh masyarakat internasional.
Besarnya wilayah Kongo yang hampir sama luasnya dengan wilayah Eropa barat, menyulitkan dalam pengiriman logistik, karena harus melewati berbagai hutan dan lembah untuk menjangkau masyarakat di wilayah Kongo lainnya. Negara yang terbagi dari 25 provinsi ini menjadi tantangan berat bagi para penanggung jawab logistik. Petugas harus memastikan bahwa memang benar logistik untuk keperluan pemilihan umum tersampaikan di setiap tempat pemungutan suara.