Masalah Pemerintah Dalam Penanganan Virus Ebola – Permasalahan baru muncul di Negara Kongo. Program pemerintah untuk memberikan vaksin Ebola kepada masyarakat luas, disalah gunakan. Demi mendapatkan vaksin Ebola tersebut, harus melakukan hubungan seks terlebih dahulu khususnya bagi wanita. Banyak pasien yang akhirnya tidak mau lagi menerima vaksin karena harus melayani petugas kesehatan secara seksual.
Tercatat ada tiga kasus yang menyatakan bahwa pasien Ebola di Kongo lari dari karantina akibat hal tersebut. Padahal WHO sudah memberikan obat tersebut karena dianggap yang paling manjur terhadap pemberantasan penyakit Ebola. Wabah besar ini harus segera ditumpas habis di berbagai negara termasuk di Kongo, karena efeknya akan sangat buruk lagi kedepan. Para wanita yang sudah terdampak virus Ebola harus diisolasi disebuah ruangan khusus karena penularannya sangat cepat.
Merasakan kondisi tubuh yang lemah dan lelah akibat virus Ebola, para wanita di kawasan Kongo harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Sebelum mendapatkan vaksin, para wanita ini harus melayani secara seksual para petugas kesehatan yang sedang melakukan pekerjaannya. Ditambah lagi, bagi mereka yang sedang menstruasi akan dianggap sebagai penyebar virus Ebola.
Hal ini tentu sangat disayangkan banyak pihak. Mengingat pasien Ebola harus segera mendapatkan pelayanan terbaik supaya bisa terbebas dari penyakit mematikan ini. Para peneliti juga mengungkapkan bahwa sangat rentan terjadi eksploitasi seksual yang dialami oleh para wanita penderita Ebola karena mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menolak hal tersebut.
Kekerasan seksual yang terjadi pada wanita yang terkena Ebola maupun tidak harus segera dihentikan. Temuan tenaga medis yang melakukan tindak pelecehan dan kekerasan seksual ini akan menjadi bukti bahwa perempuan wajib dilindungi, apalagi bagi yang sedang dalam kondisi lemah. Penasihat senior dari bidan kesehatan dan nutrisi tim respon global darurat Medair yang bernama Trina Helderman menyatakan bahwa pengobatan terhadap wanita yang terkena virus Ebola harus benar-benar dilakukan secara maksimal.
Republik Demokratis Kongo yang memiliki catatan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak dan wanita cukup besar, namun harus tetap ada penanganan yang nyata agar hal ini tidak akan terjadi lagi. Pemerintah sebagai pemimpin dan pemilik kekuasaan harus berperan aktif dalam pencegahan dan penumpasan kasus ini ungkap Helderman. Terlebih kasus sebelumnya, kementrian Kesehatan Kongo menemukan adanya pemungutan bayar untuk mendapatkan vaksin Ebola. Pemerintah berharap siapapun yang mengetahui hal tersebut untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib.
Setiap penderita disarankan untuk mendatangi tempat kesehatan dan memastikan bahwa yang memberikan vaksin adalah petugas berseragam yang ada lambang negara. Hal ini untuk meminimalisasi tingkat kriminal yang terjadi. Apalagi Kongo sejak tahun lalu tercatat lebih dari 811 kasus virus Ebloba dengan jumlah korban meninggal 510 jiwa.