Situasi politik di Republik Demokratik Kongo (RDK) mulai memanas menjelang pelaksanaan pemilu umum yang dijadwalkan pada tahun 2026. Sejumlah partai oposisi menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap integritas dan transparansi proses pemilu. Isu-isu lama kembali mencuat, termasuk masalah logistik, keadilan akses informasi, dan netralitas Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen (CENI).

Tekanan terhadap pemerintah meningkat seiring dengan meluasnya ketidakpercayaan terhadap kesiapan institusi negara dalam menggelar pemilu yang adil dan bebas.

Sorotan Terhadap Kinerja CENI

Komisi Pemilihan Umum (CENI), sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kembali berada di bawah sorotan publik. Sejumlah tokoh oposisi menuding CENI tidak menunjukkan transparansi dalam proses persiapan awal, termasuk pemutakhiran data pemilih dan pengadaan peralatan teknis. Beberapa kalangan juga mempertanyakan komposisi internal CENI yang dinilai tidak mewakili berbagai kepentingan politik secara proporsional.

CENI, di sisi lain, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sesuai mandat konstitusi dan terus berkoordinasi dengan mitra nasional maupun internasional. Namun, komunikasi publik yang minim memicu spekulasi dan asumsi negatif yang berkembang di kalangan masyarakat.

Desakan Untuk Reformasi Regulasi

Salah satu tuntutan utama dari pihak oposisi adalah reformasi regulasi pemilu yang dianggap belum mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas. Mereka menilai sistem yang ada saat ini masih membuka celah bagi intervensi kekuasaan eksekutif, khususnya dalam penunjukan pejabat strategis di dalam CENI maupun dalam proses pemutusan sengketa hasil pemilu.

Beberapa aktivis politik dan organisasi masyarakat sipil juga menyerukan adanya revisi terhadap undang-undang pemilu, termasuk penguatan peran lembaga pengawasan independen dan perlindungan terhadap media dalam menyampaikan informasi selama masa kampanye.

Kepentingan Politik yang Berkembang

Dalam lanskap politik Kongo, dinamika kekuasaan antara partai penguasa dan kelompok oposisi memang sangat kompetitif. Presiden Félix Tshisekedi yang berpotensi maju untuk masa jabatan kedua akan menghadapi lawan-lawan politik yang mulai memobilisasi dukungan lebih awal. Salah satu tokoh yang kembali mencuat adalah Martin Fayulu, yang pada pemilu sebelumnya mengklaim kemenangan dan menolak hasil resmi.

Partai-partai oposisi tengah berusaha membentuk aliansi strategis untuk memperkuat posisi tawar menjelang pemilu. Konsolidasi ini dilakukan sambil menuntut jaminan bahwa penyelenggaraan pemilu mendatang tidak akan mengulangi kekacauan dan kontroversi seperti yang terjadi pada tahun 2018.

Respons Pemerintah dan Isyarat Keterbukaan

Pemerintah sejauh ini merespons kritik tersebut dengan nada moderat. Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan politik untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Namun, belum ada sinyal konkret mengenai kemungkinan revisi regulasi atau perubahan komposisi di tubuh CENI.

Beberapa pengamat menilai sikap pemerintah masih berhati-hati karena pertimbangan stabilitas politik dan kekhawatiran akan munculnya ketegangan menjelang pemilu. Walau begitu, banyak pihak berharap adanya kemauan politik yang kuat dari elite penguasa untuk mendorong reformasi sebelum pemilu tiba.

Harapan Akan Pemilu yang Demokratis

Masyarakat Kongo memiliki harapan besar terhadap proses demokrasi, meski sering kali dibayangi oleh pengalaman pemilu yang penuh kecurigaan dan konflik. Pemilu 2026 menjadi momentum penting bagi negara ini untuk membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi yang substansial.

Agar hal tersebut terwujud, transparansi, inklusivitas, dan partisipasi publik harus menjadi prioritas. Pemerintah, CENI, dan semua kekuatan politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses demokrasi tidak sekadar menjadi rutinitas formal, melainkan wadah bagi aspirasi rakyat yang sesungguhnya.